Pentingnya Kepekaan dan Pemahaman Karakter dalam Implementasi Manajemen Risiko untuk BPR

Oleh : 
Nazim C.A. Machresa - Business Ecosystem Development

Artikel ini saya tulis sembari membaca salah satu portal berita online yang mengabarkan mengenai kondisi terkini Gunung Agung di Bali yang masih berstatus ‘awas’. Peristiwa ini telah berdampak secara langsung pada kondisi perekonomian di Bali, terutama yang tinggal di seputaran Gunung Agung. Aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di Kawasan Rawan Bencana (KRB) hampir seluruhnya terhenti dikarenakan kekhawatiran akan terjadinya erupsi Gunung Agung.

Tidak dapat dipungkiri bahwa bencana alam adalah satu hal yang berperan besar mengganggu aktivitas perekonomian, termasuk aktivitas di berbagai industri keuangan dan perbankan . Kredit macet karena debitur yang tidak bisa bekerja, hingga anggaran daerah yang jadi tidak terealisasi karena pembangunan infrastruktur yang berdampak pada pengembalian dana ke kas negara, menjadi hal yang harus ‘dimaklumi’. Gubernur Bali, Made Engku Pastika, telah secara langsung menghimbau perbankan untuk melakukan penyesuaian terhadap kondisi tersebut. Menurutnya, salah satu langkah yang paling mungkin dilakukan oleh pihak perbankan adalah melakukan re-scheduling kredit dan asuransi.

Deputi Direktur OJK Regional Bali dan Nusa Tenggara, Rohman Pamungkas, menyebutkan setidaknya terrdapat 4 BPR dikawasan KRB dan 50 BPR diluar KRB yang terkena dampak dari kondisi alam yang tak terhindarkan ini. Potensi kredit macet yang dialami oleh 50 BPR diluar KRB itu saja sudah mencapai Rp 146,52 Miliar karena memiliki debitur yang tinggal di zona KRB. Belum lagi domino-effect yang dialami melalui channel bank umum termasuk BPD Bali yang telah mencatat kredit macet sebesar Rp 80 Miliar atau sebesar 4,8% dari potensi NPL-nya yang sebesar Rp 781,12 Miliar.

Secara historis, pemulihan kondisi ekonomi karena suatu disrupsi (termasuk bencana alam) memerlukan waktu yang tidak sebentar. Sektor perbankan sebagai tiang perekonomian tentunya menjadi sektor yang paling diperhatikan dalam rangka pemulihan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Salah satu faktor yang menentukan kecepatan pemulihan suatu entitas adalah seberapa baik entitas tersebut mengantisipasi terjadinya disrupsi.

Antisipasi merupakan hakikat dari aktivitas manajemen risiko yang tujuannya adalah meminimalisir potensi kerugian dari perubahan kondisi yang tidak terduga (uncertainty). Jika sebagian besar dampak dari kondisi uncertainty tersebut bisa teridentifikasi dengan baik, bahkan sebelum terjadinya disrupsi itu sendiri, maka dapat ditentukan tindakan mitigasi risiko agar kerugian yang ditimbulkan dapat diminimalisir atau bahkan dihindari sepenuhnya. Tidak hanya industri besar, seluruh pelaku industri perbankan memiliki risiko dalam menjalankan aktivitas usahanya, termasuk BPR.

BPR sebagai lembaga keuangan yang berfokus pada kegiatan simpan pinjam, seringkali dianggap memiliki kegiatan bisnis yang lebih ‘sederhana’ dibanding bank umum. Sehingga, aktivitas manajemen risikonya pun dirasa hanya perlu yang ‘sederhana’ pula jika dibanding yang perlu dilakukan oleh bank umum. Hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Jika dikaji dari sisi regulasi, BPR memang ‘hanya’ perlu mengelola maksimal 6 jenis risiko, sedangkan pada bank umum terdapat 8 jenis risiko.

Bank umum wajib mengelola risiko yang mencakup risiko hukum, risiko pasar. risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko stratejik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Sementara BPR, wajib mengelola semua risiko tersebut kecuali risiko hukum dan risiko pasar. Manajemen risiko tidak hanya menjadi kewajiban untuk dikelola oleh bank umum, namun perlu juga untuk dikelola oleh BPR (berdasarkan POJK No.13/POJK.03/2015 tentang Manajemen Risiko untuk BPR).

Meskipun demikian, jika dicermati dari sisi nature of bisnis, sektor BPR memiliki kompleksitas tersendiri yang berbeda dari bank umum. Kompleksitas tersebut menciptakan kondisi uncertainty yang dalam pengelolaannya pun perlu disesuaikan dengan keunikan lingkungan bisnis tersebut. Beberapa hal yang membedakan lingkungan bisnis BPR dengan bank umum adalah sebagai berikut:

Pertama, jumlah BPR di indonesia 15 kali lipat lebih banyak di banding jumlah bank umum yang menjadikan persaingan di sektor BPR menjadi lebih kompetitif.

Kedua, banyaknya jumlah BPR menjadikan regulator yang sekaligus berperan sebagai pengawas tidak dapat secara cermat mengawasi jalannya kegiatan bisnis masing – masing BPR. Hal ini mengakibatkan sektor BPR seringkali tersangkut masalah fraud yang baru teridentifikasi ketika keadaannya sudah kritis dan cenderung tidak dapat diselamatkan.

Ketiga, dari sisi pasar, sasaran kredit BPR umumnya membidik pasar kredit mikro yang jika tidak berhati-hati dalam penyalurannya dapat mengakibatkan potensi kredit macet yang tinggi. Hal ini umumnya dikenal sebagai adverse selection, atau kesalahan dalam menyeleksi karakter debitur.

Keempat, dari sisi ukuran bisnis yang kebanyakan BPR tidak sebesar Bank Umum, umumnya BPR beroperasi pada level economics of scale yang kurang efisien.

Selain keempat hal tadi, BPR sebagai lembaga keuangan yang diandalkan oleh pemerintah untuk menjangkau masyarakat hingga ke daerah - daerah umumnya juga membawa keunikan daerah yang tercerminkan pada kegiatan bisnisnya. Keunikan karakter bisnis masing - masing BPR bisa dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya hingga kondisi geografis wilayah dimana BPR tersebut beroperasi.

Karakter unik pada masing-masing BPR menimbulkan kebutuhan bisnis yang unik pula. Termasuk ketika berbicara mengenai aktivitas manajemen risikonya. Kondisi uncertainty yang dihadapi oleh BPR bisa berbeda-beda antara BPR satu dengan yang lain tergantung bagaimana karakter bisnisnya. Mengingat kondisinya tersebut, diperlukan sistem manajemen risiko yang compatible dengan karakter bisnis tersebut. Aktivitas manajemen risiko yang cenderung ‘menyamaratakan’ apalagi jika hanya sekedar memenuhi kewajiban regulasi tentunya tidak memberikan nilai tambah yang optimal bagi  perkembangan bisnis BPR.

Oleh karena itu, perlu dipastikan aktivitas manajemen risiko yang diterapkan pada BPR sesuai dengan karakter yang melekat. Hal ini dilakukan tidak hanya untuk memastikan afiliasinya dengan stakeholders tetap terjaga, tetapi juga bertujuan agar potensi disrupsi dapat teridentifikasi lebih cermat. Untuk mencapainya, tentu diperlukan kepekaan dari praktisi manajemen risiko yang bertanggung jawab pada BPR bersangkutan. Jadi, sudah seberapa peka aktivitas manajemen risiko BPR Anda?