Good Corporate Governance sebagai Penentu Keberhasilan Holding BUMN

Oleh : 
Ieman Aji Ramadhani - Junior Consultant

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibentuk untuk berperan strategis dalam kehidupan ekonomi Indonesia. Selain berorientasi meraih profit, umumnya BUMN juga mengemban tugas untuk melayani masyarakat atau Public Service Obligation (PSO). Jika dilihat dari 118 BUMN yang ada (per Juni 2017), kondisi BUMN pun bervariasi. Ada BUMN yang menghasilkan profit bagus, beberapa mampu melayani masyarakat dengan baik dan tetap menghasilkan profit, namun ada juga yang mengalami kesulitan operasional.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) di tahun 2017, Top 25 BUMN dilihat dari sales menghasilkan nyaris 90% dari total keseluruhan penghasilan 118 BUMN atau menggambarkan terjadinya pareto condition di BUMN. Kondisi inilah yang ingin diubah agar semua BUMN lebih berdaya saing dan dapat menjalani perannya sebagai katalis pembangunan bagi negara kita.

Untuk mengarahkan dan mendorong BUMN menjadi lebih berdaya saing, pemerintahan Presiden Joko Widodo meluncurkan Roadmap BUMN 2016-2019 dengan tagline Sinergi dan Value Creation BUMN. Pembentukan beberapa holding company secara sektoral ini merupakan salah satu wujud implementasi roadmap tersebut, yang bertujuan untuk merampingkan jumlah BUMN, value creation, dan terciptanya kerja sama antar BUMN. Selain menciptakan sinergi agar BUMN menjadi lebih kuat dalam penetrasi pasar dan melayani masyarakat, pembentukan holding ini juga bertujuan untuk penciptaan nilai sehingga BUMN diharapkan menjadi lebih lincah, serta berdaya saing tinggi dalam berkompetisi di pasar regional bahkan global.

Sebagai benchmarking, kita perlu menengok negara tetangga terdekat, Singapura dan Malaysia. Kedua negara itu sudah terlebih dahulu “meng-holding-kan” BUMN-BUMN mereka ke dalam satu superholding, yaitu Temasek sebagai superholding Singapura dan Khazanah sebagai superholding milik Malaysia. Menjadi sebuah holding sejak tahun 1974, portofolio Temasek saat ini tersebar di berbagai Negara Asia, Eropa, dan Amerika. Malaysia memulai restrukturisasi BUMN mereka dengan mendirikan superholding Khazanah pada tahun 2002 dan aset maupun profitnya terus tumbuh. Berkiblat pada kondisi di dua negara tersebut, Indonesia sebetulnya juga pernah mencanangkan restrukturisasi BUMN menjadi holding yang diinisiasi oleh Tanri Abeng selaku Menteri Negara BUMN pada masa reformasi. Namun, holding yang ingin dibentuk agak berbeda, yakni holding yang dipersiapkan secara sektoral sesuai core business dari setiap BUMN. Sayangnya, belum lagi mimpi tersebut direalisasikan, situasi politik yang belum stabil dan perekonomian yang terjerembab sangat dalam di penghujung orde baru membuat cita-cita pembentukan holding seperti terlupakan.

Digaungkannya Kembali Holding BUMN

Di era Presiden Joko Widodo, cita-cita membentuk holding BUMN kembali bergaung kencang. Selama rentang 1999 hingga 2015 baru dua holding yang dibentuk yaitu holding pupuk dan semen. Rini Soemarno, Menteri BUMN Kabinet Kerja mewacanakan akan ada pembentukan enam lagi holding sektoral. Holding-holding sektoral itu adalah sektor perbankan dan jasa keuangan, minyak dan gas, konstruksi dan jalan tol, pangan, perumahan, dan pertambangan. Holding terbaru yang terbentuk adalah holding pertambangan, yang terbentuk di akhir tahun 2017 setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.47 Tahun 2017.

Namun proses pembentukan holding BUMN bukan tanpa hambatan. Transformasi harus dilakukan dengan matang dan cermat agar tidak malah membuat turun kinerja salah satu perusahaan di dalam holding atau lebih parahnya membuat kinerja holding secara satu kesatuan tidak memenuhi ekspektasi. Banyak pekerjaan rumah yang menunggu selama proses pembentukan holding berlangsung, baik penyelarasan visi dan misi, harmonisasi organisasi dan manajemen, dan penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang menyeluruh di semua perusahaan dalam holding.

BUMN-BUMN besar pun ternyata bukan tanpa masalah. Agency problem berupa intervensi pihak-pihak yang mementingkan kepentingannya dan golongannya seringkali merugikan BUMN itu sendiri. Terlebih untuk BUMN yang telah go public tentunya tuntutan akan transparansi dan implementasi GCG menjadi lebih tinggi.

Manajemen sebuah korporasi tentu harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada stakeholder-nya. BUMN sebagai sebuah korporasi bertanggung jawab kepada pemerintah melalui Kementerian BUMN, DPR, dan kepada publik bagi BUMN yang melantai di bursa. Selain kinerja dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, aspek GCG sudah pasti menjadi fokus utama di mata publik, investor, dan pemilik saham. Best practice GCG pun diharapkan tercermin dari BUMN-BUMN Indonesia.

Isu holding BUMN memang erat kaitannya dengan GCG. Keterbukaan dan kecepatan informasi menuntut korporasi untuk bergerak cepat dan lincah namun beraktivitas dengan benar, terlebih lagi bagi BUMN yang akan di-holding-kan. Tradisi, kultur, etos kerja, dan kepemimpinan di tiap perusahaan sebelum bergabung dalam satu holding tentu berbeda-beda. Merumuskan strategi dan menjalankannya dengan tata kelola yang apik sudah barang tentu menjadi tantangan bagi BUMN yang menjadi holding.

 

Prinsip Penting GCG dan Pelaksanaannya

Korporasi yang mengedepankan prinsip GCG dalam kegiatan usahanya diharapkan menjalankan kegiatan usahanya dengan memenuhi prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab (responsibility), independensi, serta kesetaraan dan kewajaran (fairness). Selain prinsip – prinsip tersebut, perusahaan juga perlu memiliki pedoman nilai dan etika bisnis. Setiap perusahaan boleh saja memiliki nilai dan etika bisnis yang berbeda, namun tetap berpedoman pada prinsip   GCG yang dijadikan dasar pembuatan berbagai  aturan dan aktivitas bisnis. Selain itu, dapat diintegrasikan ke dalam Key Performance Indiator (KPI) sehingga penerapan nilai dan etika bisnis tersebut dapat terukur.

Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) setiap fungsi dalam suatu perusahaan juga harus jelas dan sesuai ketentuan. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya tumpang tindih kekuasaan dan kepentingan, agency problem, penyalahgunaan wewenang, dan kurangnya independensi. Bila hal-hal tersebut terjadi tentunya perusahaan menjadi tidak lincah menghadapi pasar dan persaingan karena disibukkan dengan konflik internal. Transparansi penerapan GCG perlu disampaikan pada publik dan stakeholders dalam annual report maupun laporan lainnya sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa perusahaan telah dijalankan berasaskan pada tata kelola yang baik.

Sudah seharusnya GCG menjadi pengarah dalam setiap tahapan, baik praholding, selama proses holding, maupun setelah holding terbentuk. Pembentukan holding menjadi sia-sia jika tata kelola BUMN-BUMN di dalam holding masih belum baik dan tidak bersinergi. Penerapan GCG yang tidak berjalan baik dapat berakibat kepada proses bisnis dan kehidupan organ perusahaan yang tidak sehat. Oleh karena itu, internalisasi GCG ke dalam seluruh proses bisnis dan seluruh organ dalam suatu holding BUMN harus difokuskan pada pentingnya implementasi GCG, bukan hanya pemenuhan prinsip GCG secara formal sehingga sinergi dan value creation BUMN sebagai tujuan dari pembentukan holding dapat tercapai.