8 FA-Q Seputar Uang Elektronik

Oleh : 
Junita R. Maryam - Business Ecosystem Development

Uang Elektronik atau e-Money belakangan ini sedang menjadi pembicaraan masyarakat pasca diberlakukannya pembayaran non-tunai pada gerbang tol. Padahal, keberadaan Uang Elektronik di Indonesia sudah cukup lama. Pertumbuhan minat masyarakat yang cenderung lambat membuat nama “Uang Elektronik” tidak pernah tersebut sebagai metode pembayaran yang difavoritkan oleh masyarakat.

Di Veda Praxis, hampir seluruh konsultan kami pernah terlibat dalam proyek-proyek persiapan pengajuan izin operasional Uang Elektronik, baik pada bank maupun non-bank seperti perusahaan fintech. Tidak jarang kami menerima banyak pertanyaan seputar Uang Elektronik dari kerabat atau lingkungan sekitar yang baru mengenal Uang Elektronik. Kami telah merangkum 8 pertanyaan yang sering diajukan kepada kami. Semoga jawaban dari kami dapat memberikan gambaran yang lebih luas dan mendalam mengenai salah satu instrumen pembayaran non-tunai di era digital ini.

1. Apa yang dimaksud dengan Uang Elektronik?

Terjemahan paling humble dari Uang Elektronik adalah sejumlah uang yang telah disetorkan ke dalam media elektronik yang bisa kita gunakan untuk transaksi, sehingga kita tidak membayar cash. Definisi lebih rinci dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, yaitu alat pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut:

  1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
  2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip;
  3. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit Uang Elektronik tersebut; dan
  4. Nilai Uang Elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

2. Mengapa kartu Uang Elektronik berbeda dengan kartu debit?

Kartu adalah medium untuk melakukan transaksi. Apabila kita sadari dari proses penggunaannya, sebenarnya terdapat beberapa hal mendasar yang menjadi pembeda antara kartu Uang Elektronik dan kartu debit.

Pertama, transaksi dengan kartu debit membutuhkan otentikasi berupa PIN, karena kartu debit akan “meminta izin” untuk mengakses rekening kita. Sementara transaksi dengan kartu Uang Elektronik tidak membutuhkan otentikasi dan umumnya hanya perlu ditempelkan/didekatkan ke alat reader.

Kedua, transaksi dengan kartu debit bergantung pada ketersediaan saldo di rekening bank kita, sementara transaksi dengan kartu uang elektronik bergantung pada ketersediaan saldo yang telah disetorkan sebelumnya. Sekilas memang mirip, namun sebenarnya sumber dana yang ditarik pada transaksi kartu debit dan uang elektronik berbeda.

Penjelasan tersebut adalah 2 hal paling sederhana yang membedakan kartu debit dan kartu Uang Elektronik. Oleh sebab itu, untuk melindungi nasabah/pengguna, BI juga membatasi saldo yang tersimpan di Uang Elektronik, yaitu:

  • Maksimum Rp 1.000.000,- apabila Uang Elektronik kita adalah tipe Unregistered (kartu yang dijual bebas tanpa identitas kita), dan
  • Maksimum Rp 10.000.000,- apabila Uang Elektronik kita adalah tipe Registered yang memiliki data identitas kita.

Untuk Uang Elektronik pun terdapat limit transaksi dalam sebulannya, yaitu tidak bisa melebihi Rp 20.000.000,- Pada kartu debit pembedaan nominal sejenis ini terletak pada jenis kartu debit yang ditentukan oleh kebijakan bank masing-masing.

3. Mengapa pengguna Uang Elektronik di Indonesia masih sedikit?

Jumlah Uang Elektronik yang beredar per Agustus 2017 adalah sebanyak 68.841.316 – jumlah tersebut bukanlah jumlah yang sedikit (bayangkan 850 kali kapasitas Stadion Bung Karno). Banyaknya calon penerbit Uang Elektronik yang sedang dalam proses pengajuan izin operasional juga menunjukkan bahwa teknologi pembayaran ini sedang serius digarap di Indonesia.

Namun menurut analisis kami, karakteristik transaksi elektronik di Indonesia memang berbeda dari negara lainnya. Pada tahun 2015, kami melakukan mini survey dan mendapatkan hasil bahwa masyarakat Jakarta lebih tertarik dengan kartu kredit (41%) dan kartu debit (38%) sebagai media transaksi elektronik. Uang Elektronik saat itu hanya digunakan untuk transaksi transportasi TransJakarta dan CommuterLine. Saat ini dengan berkembangnya fasilitas pembayaran elektronik pada e-Commerce masyarakat sudah mulai lebih terbiasa melakukan transaksi non-cash.

Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) menjadi salah satu endorsement penggunaan Uang Elektronik yang dilakukan oleh Pemerintah. Jika masyarakat sudah terkesan dengan metode pembayaran ini, maka pertumbuhan jumlah pemegang Uang Elektronik aktif akan lebih banyak lagi. Tugas bank dan penerbit layanan Uang Elektronik ini adalah mengembangkan cara penggunaan Uang Elektronik yang berkesan agar mudah diadopsi oleh masyarakat.

4. Sebaiknya Uang Elektronik digunakan untuk transaksi apa saja?

Sama seperti halnya uang kartal, silahkan gunakan Uang Elektronik untuk transaksi sehari-hari. Namun tahukah kamu, bahwa pada tahun 2014 BI melakukan pemusnahan 1,339 miliar bilyet uang pecahan Rp 2.000,- karena sudah tidak layak edar. Jumlah tersebut adalah jumlah paling banyak ketimbang pecahan lainnya. Hal itu mengindikasikan bahwa uang pecahan Rp 2.000,- adalah uang yang paling sering berpindah tangan. Sehingga program pembayaran dengan menggunakan Uang Elektronik khususnya dengan medium kartu, memang dirasa tepat untuk transaksi nominal kecil seperti pembayaran parkir, tol, dan kendaraan umum.

Selain itu, pastikan kita selalu topup (isi ulang) Uang Elektronik kita dengan jumlah yang tidak terlalu banyak, sebab apabila terjadi kehilangan, tidak seluruhnya bisa diganti oleh perusahaan penerbit.

5. Apakah fitur “Wallet” pada e-Commerce termasuk Uang Elektronik?

Uang Elektronik dan Dompet Elektronik sama-sama menyimpan dana kita, tetapi BI membedakan karakteristiknya. Secara umum, Dompet Elektronik selalu berbentuk account (dioperasikan melalui aplikasi berbasis mobile/web) dan lebih mirip dengan dompet yang sehari-hari kita bawa. Dompet Elektronik dapat menyimpan berbagai identitas kita (KTP, SIM, data asuransi, dan sebagainya) dan secara konsep dapat dikoneksikan dengan kartu debit/kredit sehingga pembayaran dengan instrumen lain bisa dilakukan melalui Dompet Elektronik.

BI meregulasi Dompet Elektronik melalui peraturan yang berbeda, yaitu dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Dalam regulasi tersebut juga ditetapkan bahwa saldo maksimum dalam Dompet Elektronik adalah Rp 10.000.000,- karena dipastikan jenis Registered.

6. Adakah biaya-biaya pada Uang Elektronik?

Ada biaya-biaya khusus yang diperbolehkan dan seluruh ketentuannya telah diatur oleh BI dalam PBI 16/8/PBI/2014 dan Surat Edarannya nomor SEBI 16/11/DKSP tentang Uang Elektronik (perubahan dari peraturan sebelumnya No. 11/12/PBI/2009). Ketentuannya adalah sebagai berikut:

  • Nilai uang yang disetorkan harus dapat digunakan atau ditransaksikan seluruhnya sampai bersaldo nihil.
  • Penerbit dilarang:
    • Menetapkan minimum nilai Uang Elektronik sebagai:
      • Persyaratan penggunaan Uang Elektronik; dan/atau;
      • Persyaratan pengakhiran penggunaan Uang Elektronik (redeem);
    • Menahan atau memblokir Nilai Uang Elektronik secara sepihak; dan/atau
    • Mengenakan biaya pengakhiran penggunaan Uang Elektronik (redeem). (Pasal 13A)
  • Penerbit dapat mengenakan biaya layanan fasilitas Uang Elektronik kepada Pemegang, antara lain: penggantian media, top up dari delivery channel lain, tarik tunai, biaya aktivasi/admin untuk re-aktivasi. (Pasal 12A).

Peraturan Anggota Dewan Gubernur No 19/10/PADG/2017 tanggal 20 September 2017 memberikan penjelasan lebih detil mengenai berapa biaya yang diperbolehkan, yaitu:

  • Biaya Pembelian
    • Terminal Usage Fee: 0,35% (biaya yang dibayar Penerbit kepada Acquirer atau Penyedia Infrastruktur).
    • Sharing infrastructure: sesuai dengan kesepakatan antarpenerbit (biaya investasi sebagai pengganti atas biaya infrastruktur yang telah dikeluarkan).
    • Merchant Discount Rate: akan ditetapkan tersendiri oleh Bank Indonesia (tarif yang dikenakan kepada merchant oleh bank).
  • Biaya Isi Ulang
    • Top Up On Us (isi ulang di-channel milik Penerbit):
      • Untuk nilai sama dengan atau di bawah Rp 200.000,- tidak dikenakan biaya.
      • Untuk nilai lebih dari Rp 200.000,- dikenakan biaya maksimal Rp 750,-. Hal ini akan diberlakukan setelah penyempurnaan PBI Uang Elektronik.
    • Top Up Off Us  (isi ulang di-channel lain): Dapat dikenakan biaya maksimal sebesar Rp 1.500,-.

Apabila menemukan indikasi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, kita berhak untuk meminta klarifikasi dari perusahaan penerbitnya melalui customer service atau layanan call centre.

7. Apakah Uang Elektronik rentan dengan fraud/penipuan?

Fraud (tindakan penipuan) akan terus terjadi apabila ada niat jahat dan kesempatan – tidak menutup kemungkinan di era digital seperti sekarang. Oleh karena itu, BI sebagai pengelola kebijakan moneter juga memberlakukan ketentuan dan prosedur yang ketat untuk calon penerbit Uang Elektronik agar masyarakat terhindar dari fraud. Bahkan BI telah mensyaratkan bahwa kegiatan perusahaan penerbit Uang Elektronik juga harus patuh terhadap Perlindungan Konsumen, serta Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Agar aman dan nyaman dalam penggunaan Uang Elektronik (dan Dompet Elektronik), masyarakat sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut:

  • Periksa apakah penerbit (perusahaan) tersebut telah memperoleh izin dari BI. [Info: Daftar penerbit Uang Elektronik yang telah memperoleh izin operasional dari Bank Indonesia]
  • Jika perusahaan tersebut belum memiliki izin namun penggunanya sudah banyak, ada kemungkinan perusahaan tersebut menerbitkan Uang Elektronik secara closed loop. Karakteristik closed loop ini adalah perusahaan penerbit dan merchantnya merupakan entitas yang sama, contohnya adalah loyalty card pada coffee shop atau penggunaan kartu bayar di foodcourt. Closed loop ini diperbolehkan beroperasi selama akumulasi dana yang tertampung dari seluruh pengguna (disebut “floating fund”) tidak mencapai Rp 1.000.000.000,-. Untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pembayaran elektronik jenis ini, silahkan manfaatkan Google untuk mencari track record keluhan atau pengaduan penipuan yang pernah terjadi.

8. Bagaimana agar menjaga kartu Uang Elektronik agar tidak rusak?

Uang Elektronik dengan medium kartu memiliki sejenis chip di dalamnya. Sering kali chip tersebut rusak akibat berdekatan dengan magnet atau handphone. Untuk itu, jangan simpan kartu Uang Elektronik di dalam pouch handphone.